PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENGEMBANGAN KUALITAS SDM APARATUR

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENGEMBANGAN KUALITAS SDM APARATUR

Diajukan untuk memenuhui tugas mata kuliah: Analisis & Reformasi Adm.Negara

 

DWI OKNAWATI

DWI OKNAWATI

2012210020

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2014

KATA PENGANTAR

                                                                                                                        

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alkhamdulilah,Dengan memenjatkan puji syukur kepeda Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya, walaupun kurang dari kata sempurna.Makalah ini merupakan tugas mata Analisis& Reformasi Adm. Negara dengan judul””, yang dibimbing oleh Bapak Turusman Situmeang. Drs.,Msi

Tujuan dari penulisan makalah ini tidak lain untuk memberikan gambaran atau menambah pengetahuan kepada pembacatentang.... Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini tidak lain berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya kerjasama dari teman-teman kelompok yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemkirannya yang telah diberikan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan makalah ini.

Dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis sudah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Oleh karenanya, penulis dengan senang hati akan menerima segala masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakannya.Semoga makalah ini dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada siapa saja yang membacanya, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

                                                                                                                               

Malang, 09 April 2014

Penulis,

         Dwi Oknawati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Secara umum di era reformasi saat ini kinerja pelayanan public di Indonesia yang buruk sudah berjalan lama dan  menjadi rahasia umum. pelayanan publik yang optimal di Indonesia hanya sebatas diwacanakan elite politik. Birokrasi kita memang mengidap penyakit mental yang korup dan masih didominasi birokrat bermental raja. Tipikal birokrat ini selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang harus mendapatkan pelayanan dari para abdinya (masyarakat). Keinginan membalik paradigma birokrasi dari dilayani menjadi melayani masih sangat sulit, karena permasalahan ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Oleh karena itu  aparatur birokrasi semakin perlu untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan dirinya agar lebih siap untuk menghadapi perubahan, baik aparatur birokrasi pemerintah maupun birokrasi di birokrasi non pemerintah (baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat bisnis). Bahasan dalam makalah ini lebih menekankan pada SDM aparatur. Alasan penekanan pada aspek SDM aparatur karena aparatur birokrasi sangat sentral perannya di dalam menggerakan roda pembangunan.

1.2  RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia saat ini?

2.      Bagaimana konsep pengembangan kualitas SDM aparatur di Indonesia?

3.      Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi reformasi birokrasi terhadap pengembangan kualitas SDM aparatur Indonesia?

1.3  TUJUAN MASALAH

1.      Mengetahui reformasi birokrasi di Indonesia saat ini

2.      Mengetahui konsep pengembangan kualitas SDM aparatur di Indonesia

3.      Mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi terhadap pengembangan kualitas SDM aparatur Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi Birokrasi merupakan cara pemerintan untuk mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi dapat menjadi permulaan sebuah negara untuk maju. Dengan penataan(reform) sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional.

Anggapan masyarakat tentang birokrasi selama ini adalah sama dengan pemerintah, birokrasi lebih berpihak kepada penguasa dan kepentingan-kepentingan politis bukan lebih memperhatikan, dan melayani, serta berpihak kepada rakyat padalah birokrasi adalah alat negara yang memiliki ruang dan peraturan sendiri. Reformasi birokrasi dimulai dari lingkungan kementerian dan lembaga. Semakin banyak kementerian dan lembaga yang melakukan reformasi birokrasi maka semakin cepat negara mencapai tujuan pembangunan serta tercipta good governance. Pembaharuan dan perubahan yang harus dilakukan antara lain organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang sangat diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah rasionalisasi birokrasi yang mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas melalui pembagian kerja yang bersifat hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan perbandingan volume beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Perubahan dan pembaharuan di bidang organisasi dilakukan dengan penataan kembali misi, visi, sasaran, program,  agenda kebijakan, dan kinerja kegiatan menjadi lebih terencana, bertanggungjawab, terbuka, dan aksesif. Proses bisnis dalam birokrasi ditata sehingga lebih sederhana dan mudah serta menghasilkan pelayanan yang prima. Perhatian juga harus diberikan kepada sumber daya manusia yang menjalankan tugas agar mereka semakin profesional dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing.
Dengan reformasi birokrasi maka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara akan terwujud.

2.2 Konsep Pengembangan Kualitas SDM Aparatur

Pengembangan kompetensi aparatur pada ketiga aspek besar human capital (kapital manusia) tidak bisa dipisah-pisahkan ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama secara kontinu yaitu:

1.        Intelektual Kapital

Kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa kapital intelektual sangat besar perananya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai organisasi yang unggul dan meraih banyak prestasi adalah organisasi yang terus menerus mengembangkan sumber dayanya. Manusia harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan (ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dll) yang sangat tinggi kecepatanya. Mereka yang tidak beradaptasi pada peruubahan yang super cepat ini akan dilanda kesulitan.

Pada saat ini manusia, organisasi atau negara tidak lagi berlayar di sungai yang tenang yang segala sesuatunya bisa diprediksi dengan tepat. Kini sungai yang dilayari adalah sebuah arung jeram yang tidak jelas kepatian jalanya perahu semakin tidak bisa diprediksi karena begitu banyaknya rintangan yang tidak terduga. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan yang super cepat manusia harus terus memperluas dan mempertajam pengetahuanya dan mengembangkan kreatifitas untuk berinovasi. Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, S-1, S-2 dan S-3 perlu semakin digalakkan pada aparatur pemerintah. Sejauh ini kebutuhan akan aparatur pemerintah yang berpendidikan tinggi di ambil dari Universitas. Akibatnya pemanfaatan di Birokrasi dan Universitas menjadi kurang dan memberikan sinergi yang negatif. Mutu Universitas jadi turun karena dosen sibuk jadi pejabat. Demikian pula dengan mutu birokrasinya pekerjaan sering ditinggalkan karena pergi mengajar. (Tentu saja kondisi ini tidak mudah mengatasinya karena gaji PNS sangat rendah sehingga dosen harus mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan menjadi pejabat atau menjadi pengusaha/konsultan). Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam birokrasi sendiri pendidikan penjenjangan haruslah tetap dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menduduki jabatan. Selain itu pengembangan kapital intelektual tidak selalu harus melalui pendidikan formal. Wawasan intelektual juga dapat dipupuk melalui seminar ilmiah di bidang profesi, mewajibkan aparatur untuk menulis makalah dan mengirimkannya ke penerbitan jurnal atau panitia seminar. Mengundang pakar birokrasi atau bidang lainnya yang terkait untuk memberikan ceramah di bidang perkembangan terakhir dunia birokrasi. Cara yang lain adalah membangun masyarakat pengetahuan (knowledge society) di dalam birokrasi pemerintah di mana sharing (saling berbagi) pengetahuan sangat dikembang dengan menyediakan perangkat teknologi pengembangan pengetahuan (information technology, multi-media, fasilitas internet)

2.        Kapital Sosial

       Organisasi birokrasi adalah institusi yang merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Efektivitas kerja aparatur sangat tergantung kemampuan membangun kerjasa ini. Intelektual kapital baru akan tumbuh bila masing-masing orang berbagi wawasan. Untuk dapat berbagi wawasan orang harus membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lainnya. Kemampuan membangun jaringan sosial inilah yang disebut dengan kapital sosial. Semakin luas pegaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial (social networking) semakin tinggi nilai seseorang. Kapital Sosial dimanifestasikan pula dalam kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (diversity). Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi. Kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda, dan menghargai dan memanfaatkan secara bersama perbedaan tersebut akan memberikan kebaikan buat semua. Dalam ajaran Islam setiap manusia diminta membangun silaturahmi. Karena silaturahmi akan memberikan kebaikan. Ide kreatif seringkali muncul melalui diskusi. Demikian pula peluang bisnis seringkali terbuka karena adanya jaringan hubungan silaturahmi. Proses pendidikan SDM masa depan harus lebih banyak berisi komponen membangun kapital sosial ini. Beberapa tahun terakhir ini makin banyak pembicaraan tentang pentingnya peranan inteligensi emosional (emotional intelligence) di dalam menunjang kesuksesan hidup manusia (Goleman, 1996). Upaya untuk menumbuhkan kapital sosial banyak ditempuh melalui paket pelatihan inteligensi emosional, paket pelatihan Seven Habits of Highly Effective People. Saya rasa sudah saatnya lembaga birokrasi pemerintah mewajibkan aparaturnya untuk mengikuti paket pengembangan kepribadian seperti itu. Karena sifatnya sangat praktis dan segera terasa manfaatnya. Selain itu pelatihan team building melalui pendekatan pelatihan outdoor management training. Pelatihan dengan pengalaman langsung (experiential learning) di alam teruka menjadi semakin diperlukan. Mohon diperhatikan ini bukan pelatihan ‘kesamaptaan’ yang dilakukan oleh militer. Pelatihan kesamaptaan yang dilakukan selama ini menurut saya akan ikut membuat aparatur kaku dan tidak ramah dengan masyarakat. Pelatihan demikian harus ditingglakn dan diganti dengan pelatihan outbound yang diusulkan di atas. Pelatihan model ini akan memudahkan untuk memahami betapa pentingnya kehadiran orang lain bagi kesuksesan bersama sebagai bangsa.
Pelatihan lain yang sangat diperlukan adalah pelayanan prima (service excellence). Aparatur pemerintah adalah pelayan masyatakat bukan penindas masyarakat seperti zaman orde baru, Oleh karena itu mereka memerlukan kemampuan melayanani orang lain dengan baik.

3.        Kapital Lembut

       Kapital lembut di sebut dengan”soft capital” adalah kapital yang diperlukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital intelektual. Hancurnya bangsa ini karena tidak adanya sifat amanah, sifat jujur, beretika yang baik, bisa dipercaya dan percaya pada orang lain (trust), mampu menahan emosi, disiplin, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin menyenangkan orang lain. Sifat yang demikian ini sangat diperlukan bagi upaya untuk membangun masyarakat yang beradap dan berkinerja tinggi. Kini semakin banyak organisasi bisnis yang menggunakan pendekatan agama di dalam membangun kualitas kerja karyawan. Sebagai contoh PT. Kereta Api Indonesia mewajibkan karyawannya ikut kegiatan pesantren selama satu minggu. Hasilnya sangat menggembirakan. Misalnya karyawan yang sulit di atur, dan moralitasnya kurang baik, setelah dipesantrenkan perilaku mereka lebih baik. Pengalaman religius selama dipesantren akan sangat berbekas di dalam membangun intregitas diri. Kalau kegiatan dilakukan berulang- ulang untuk orang yang sama mungkin akan lebih berhasil. Aparatur pemerintah Bank Indonesia juga memasukan pendidikan agama dalam kegiatan pelatihan outbound, walaupun dalam intensitas yang kecil.
Selain dengan melakukan pengembangan terhadap capital intelektual, capital social, dan capital lembut, birokrasi harus berwujud kebijakan yang menyentuh hal-hal yang mendasar seperti kebijakan restrukturisasi untuk membenahi permasalahan kelembagaan/organisasi, kebijakan rasionalisasi dan relokasi (TKK-PHK-PNS) untuk mengatasi permasalahan SDM aparatur, kebijakan simplifikasi dan otomatisasi untuk mengatasi permasalahan ketatalaksanaan/sistem prosedur, dan kebijakan dekulturisasi budaya lama dengan menginkulturisasi budaya baru untuk mengatasi permasalahan budaya birokrasi
Melalui kebijakan di atas diharapkan terwujud birokrasi yang lebih baik. Dalam arti bahwa birokrasi benar-benar mengedepankan efisiensi dan berorientasi kepada pelayanan publik yang optimal. Target-target kerja birokrasi harus dapat diukur secara jelas, Pola rekrutmen yang transparan dan baik, analisis jabatan yang benar-benar diterapkan, serta pembentukan perilaku yang baik melalui pembentukan human capital, sehingga tingkat keberhasilan kinerjanya pun juga bisa diukur dengan pasti. Upaya untuk mewujudkan penataan kembali birokrasi yang baik juga tentunya butuh dukungan mentalitas aparat yang baik. Tanpa dukungan dan komitmen dari aparat walaupun secara kelembagaan dan system peraturan dibuat sebaik mungkin, tentunya kinerja pelayanan birokrasi juga tidak secara otomatis menjadi lebih baik, karena pelaku-pelakunya pun harus di reformasi karena aparat lah yang nantinya akan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah di buat tersebut.
Dalam tatanan masyarakat yang lebih demokratis saat ini harus dijadikan pula sebagai pertimbangan tipikal birokrasi yang akan digunakan. Dalam kultur masyarakat yang baru seperti ini, tentunya kita tidak bisa memaksakan birokrasi Weberian secara tekstual. Tetapi dengan melihat konteks masyarakat kita, tentunya birokrasi yang berbasiskan kultural inilah yang dapat memenuhi keinginan masyarakat kita sebagai objek yang akan diberi pelayanan.

2.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Reformasi Birokrasi Terhadap Pengembangan Kualitas SDM Aparatur

1.        Faktor Pendorong Pengembangan Kualitas SDM

       Faktor pendorong dan pengghambat ini dilihat dari berbagai aspek, ada beberapa faktor pendorng yang mempengaruhi peningkatan kualitas pengembangan SDM aparatur yaitu sebagai berikut:

a)      Profesionalisme

Profesionalisme dikatakan sebagai faktor pendorong dalam peningkatan kualitas SDM karena dengan adanya profesionalisme ini mendorong seseorang untuk berkembang. Profesionalisme memiliki beberapa faktor penunjang diantaranya ketrampilan, keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Dari ke lima faktor penunjang itu jika dikaitkan satu sama lain dapat meningkatkan perkembangan kualitas diri seseorang dan satu dengan yang lain saling berhubungan. Oleh karena itu adanya profesionalisme dapat meningkatkan perkembangan kualitas SDM aparatur.

b)      Disiplin

Disiplin  adalah salah satu tat cara atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang. Adanya disiplin membuat seseorng menjadi jelas arah dan tujuan saat bekerja. Disiplin sangat bagus melatih seseorang agar apa yang ia kerjakan menjadi fokus. Oleh sebab itu disiplin dapat mendorong seseorang untuk dapat bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokoknya, sehingga didalam proses pekerjaanya dapat juga meningkatkan kualitas dalam dirinya untuk lebih baik.

2.        Faktor penghambat pengembangankualitas SDM aparatur adalah sebagai berikut:

a)      Bekerja sama

Bekerja sama berkaitan dnegan hubungan seseorang terhadap orang lain, jika hubungan itu terjaga dengan baik maka akan baik pula dampaknya. Akan tetapi itu semua akan dampak tidak baik untuk pekerjaan ketika salah seorang merasa tidak nyaman terhadap lingkungan kerja terutama yang timbul dari hubungantidak baik antar sesama.

Oleh sebab itu, biasanya human relation ini menjadi kendala seseorang untuk dapat meningkatkankemampuannyakarena mereka tidak nyaman dengan orang-orang sekitar tempat kerja. Kendala yang sering muncul salah satunya adalah pembagian tugas yang dirasa kurang adil antara pegawai dengan yang lain, sehingga timbul kecemburan diantara pegawai

tersebut, sehingga kerjasama tim yang seharusnya terjalin menjadi kurang bersahabat.

BAB IV

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Reformasi Birokrasi merupakan cara pemerintan untuk mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi dapat menjadi permulaan sebuah negara untuk maju. Dengan penataan(reform) sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional. Pengembangan kompetensi SDM aparatur pada ketiga aspek besar human capital (kapital manusia) tidak bisa dipisah-pisahkan ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama secara kontinu yaitu intelektual kapital, sosial kapital dan kapital lembut. Dalam pengembangan kualitas SDM aparatur di pengaruhi beberapa Faktor dari faktor pendorong maupun faktor pengambat untuk pengembangan kualitas SDM aparatur di Indonesia. Oleh karena itu  aparatur birokrasi semakin perlu untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan dirinya agar lebih siap untuk menghadapi perubahan, baik aparatur birokrasi pemerintah maupun birokrasi di birokrasi non pemerintah (baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat bisnis) hal ini untuk lebih menekankan pada SDM aparatur. Alasan penekanan pada aspek SDM aparatur karena aparatur birokrasi sangat sentral perannya di dalam menggerakan roda pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fitri; mata kuliah Isu dan Kebijakan SDM, 2010

Effendi, Taufiq. 2008. Permasalahan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur

Negara Menghadapi Persaingan Global. Semarang.

Irawan, Prasetya. 2003. Pengembangan SDM. Jakarta : STIA LAN Press.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta :

PT. Rineka Cipta.

Slamet Widodo, mata kuliah Isu dan kebijakan SDM, 2009